Ratu Entok Hadiri RDP, Terkait Klarifikasi Video Viral, DPRD Medan Minta PPNI-Ratu Entok Berdamai -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Ratu Entok Hadiri RDP, Terkait Klarifikasi Video Viral, DPRD Medan Minta PPNI-Ratu Entok Berdamai

Redaksi
Senin, 03 Mei 2021



METROINDO.CO.ID | MEDAN - Komisi II DPRD Kota Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal kisruh antara pemilik akun TikTok @ratu_entok2, alias Ratu Entok dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). 


DPRD Medan mencoba meminta mencari jalan damai. RDP itu digelar di ruang Banggar Gedung DPRD Kota Medan. Senin (3/5/2021). 


Dalam RDP itu, tersebut di pimpin Wakil Ketua Komisi 2 Sudari,ST, Anggota Haris Kelana Damanik, ST, Janses Simbolon SE, Dhiyaul Hayati, SAg, MPd, Drs Wong Chun Shen, Afif Afdillah, Johannes Hutagalung dan Modesta Marpaung serta perwakilan PPNI Medan, Ratu Entok bersama pengacaranya Rahmad Junjung M Sianturi, SH, serta Dinas Kominfo Medan.


Awalnya, pihak PPNI menyampaikan sikapnya terhadap video yang di-posting Ratu Entok. Mereka meminta Ratu Entok mengklarifikasi soal video viral tersebut dan meminta maaf.




Kemudian, di saat RDP berlangsung, pengacara Ratu Entok yang hendak berkomentar diminta diam. Pimpinan rapat meminta pengacara diam atau bakal dikeluarkan dari ruangan.


Lalu, Ratu Entok pun menjelaskan kehadiran pengacaranya. Dia menyebut bahwa dirinya telah dilaporkan ke Polda Sumut. Maka, dia pun sudah didampingi pengacara untuk menghadapi kasus tersebut.


Dalam kesempatan itu, DPRD Medan ternyata baru tahu jika Ratu Entok alias Ratu Talisha sudah dilaporkan ke Polda Sumut. 


"Saya kan sudah dilaporkan ke Polda oleh PPNI, jadi izinkan pengacara saya berbicara untuk meluruskan kejadian yang ada," kata Ratu Entok saat dipersilakan untuk memberikan klarifikasi terhadap kasus terkait dalam RDP.




Menanggapi hal ini, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari mengatakan RDP seharusnya tidak perlu dilakukan dan mengambil sikap tidak ikut campur dalam persoalan tersebut. Mereka hanya meminta agar berdamai secara kekeluargaan.


"Kami berharap kedua belah pihak untuk berdamai. Kalau sudah ada terlanjur buat laporan ke polisi. Harapan kita ya supaya agar dicabut. Melakukan perdamaian secara kekeluargaan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, kepada wartawan.


"Kalau sudah dilaporkan, seharusnya kami tidak ada wewenang lagi memanggil kedua belah pihak. Karena DPRD ini bukan lembaga hukum," tambah Sudari.


Sudari mengatakan, jika RDP dilanjutkan, maka DPRD Medan sudah melanggar hukum. Berbeda halnya jika laporan dicabut.


"Kalau misalnya laporan itu dicabut bisa kita lanjutkan, tapi kalau tidak, ya silakan dilanjutkan di ranah hukum," kata Sudari.


Sudari mengatakan perselisihan paham ditangani lewat tabayun. Dia meminta kedua belah pihak sama-sama merenungkannya.


"Jadi harapan kita memang kalau bisa ini ada perselisihan datang ke DPR, kalau bisa ini musyawarah/mufakat artinya harus tabayun. Siapa yang salah sama-sama merenungkan," ujar Sudari.


Hal serupa disampaikan anggota Komisi II, Haris Kelana Damanik, ST dan Wong Cun Sen.


"Ini bukan pengadilan, ini mediasi, dengar pendapat, musyawarah," ujar Anggota Komisi II DPRD Medan, Haris Kelana Damanik.


Diketahui, Ratu Entok dilaporkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Utara (PPNI Sumut) ke Polda Sumut.


Postingan Ratu Entok di media sosial dianggap telah menghina profesi perawat karena menyamakan perawat dengan tong sampah.


"Dia mengaku cuma ingin mengkritisi kinerja sejumlah oknum perawat yang kadangkala acuh tak acuh dengan pasien, khususnya mereka pasien miskin," terang Haris. 


Dia menilai apa yang disampaikan Ratu Entok sebagai bentuk motivasi. Pun demikian, dia meminta agar ditanyakan langsung ke Ratu Entok soal tujuan posting-annya itu.


"Saya punya keyakinan apa yang disampaikan Ratu Entok itu motivasinya bagus tapi bisa ditanya langsung ke Ratu Entok. Tapi kalau bisa untuk menyampaikan itu jangan sampai ada yang menyinggung perasaan daripada kawan-kawan yang bekerja profesi ini," ujar Haris Kelana Damanik.


Haris melihat juga keprihatinan terhadap perawat. Dia menyebut kejadian ini bisa membuka hati supaya perawat lebih diperhatikan lagi.


"Karena memang kita prihatin juga lihat perawat yang memang kurang gajinya juga nggak begitu diperhatikan oleh pihak rumah sakit. Ini juga kita perhatiin. Sekolahnya mahal tapi gajinya kita lihat ada juga yang Rp 1,5 juta, rata-rata di bawah standart, dengan kejadian ini bisa membuka hati kita juga semua, supaya diperhatikan dari segi penghasilan daripada perawat yang ada di Kota Medan khususnya," tandas Haris Kelana.


Sementara, Wong Cun Sen Anggota Komisi 2 menambahkan,tugas DPRD Medan untuk memediasi.


"Ini tentunya terkait UU ITE. Harusnya diselesaikan di sana dengan merunut Undang-Undang yang ada. Karena kami anggota DPRD, tugasnya hanya memediasi," katanya.


Artinya, siapapun yang salah dalam hal ini harus bisa merenungkan kesalahannya.


“Apa yang disampaikan Ratu Entok, mungkin bagus (dari kacamatanya, red). Tetapi kalau bisa, menyampaikan sesuatu itu janganlah sampai menyinggung perasaan orang lain,” katanya.


Sebelumnya, PPNI mempolisikan pemilik akun TikTok @ratu_entok2, Irfan Satria Putra, karena posting-an dinilai melecehkan profesi perawat. Laporan itu bernomor STTLP/B/791/IV/2021/SPKT/POLDA SUMUT. Laporan yang dibuat PPNI itu tertanggal 30 April 2021.


"Badan Bantuan Hukum PPNI bersama Pengurus PPNI Sumatera utara didampingi perwakilan ketua DPD PPNI kabupaten/kota melaporkan si Ratu Entok alias Irfan Satria Putra ke Polda Sumatera utara," kata Ketua PPNI Sumut, Mahsur Al Hazkiyani, Jumat (30/4), lalu.


Mahsur mengatakan posting-an yang dibuat Ratu Entok dinilai menyebarkan ujaran kebencian kepada perawat. Ratu Entok dalam video disebut menyamakan perawat dengan tong sampah.


Sebelumnya Ratu Entok sudah disomasi oleh PPNI karena posting-an yang dibuatnya di TikTok. (Hen)