Warga Komplek Metrolink Park Protes Soal Penerapan Biaya Maintenance & Parkir Sepihak -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Warga Komplek Metrolink Park Protes Soal Penerapan Biaya Maintenance & Parkir Sepihak

Redaksi
Jumat, 05 Februari 2021



METROINDO.CO.ID | MEDAN - Diterapkannya peraturan baru yang mengharuskan adanya pembiayaan parkir lingkungan di Kompleks Ruko Metro Link Business Park, Jalan AH Nasution Medan secara mendadak, menuai protes dari para warga dan pemilik ruko yang berdiam di dalam komplek.


Pasalnya berdasarkan keterangan yang diberikan warga setempat, Jum'at (05/02/21) siang, selama bertahun-tahun berdiam dan memiliki usaha di dalam Komplek, sama sekali tidak ada aturan pembiayaan parkir.


Namun oleh pihak menejemen devloper Metro Link Trade Center atau PT Pantai Perupuk Indah tanpa pemberitahuan tiba-tiba menerapkan biaya Maintenance dan melalui rekanan Fun Parking atau PT Fan Solusindo Bersama juga mengeluarkan aturan pembiayaan parkir lingkungan (Parling).




“Tentu kami warga disini merasa keberatan bang. Sebab pembiayaan-pembiayaan tadi dikeluarkan sepihak oleh management developer tanpa ada musyawarah mufakat dengan para warga,” terang para warga yang berdiam di Komplek Metrolink.


Warga juga menyampaikan, bahwa dimasa pandemi covid-19 ini usaha mereka juga lagi jatuh dan kurang memperoleh peruntungan, malah dibebani lagi dengan biaya-biaya yang menurut mereka tidak masuk diakal.


Adapun biaya-biaya tersebut berdasarkan keterangan yang dihimpun dilokasi yakni, biaya parkir yang hitungan perjam mulai dari Rp.3000 s/d Rp.7000 sesuai dengan jenis kendaraan dan lamanya parkir didalam komplek.




Selain biaya parkir, para warga juga dibebani biaya Maintenance Fee perbulan sebesar Rp 500 ribu perunit ruko, lain lagi yang memiliki banyak ruko, dan biaya Maintenance tersebut ditujukan untuk Retribusi, Kebersihan, Kemanan dan Perbaikan Sarana/Prasarana.


“Sebelumnya kami sudah menemui pihak developer, tapi hingga saat ini belum ada titik temu dan kepastian, sehingga biaya-biaya tersebut masih bersikeras diterapkan sehingga memicu kegaduhan warga,” ujar warga setempat seraya mengatakan bahwa sudah beberapa kali terjadi pertengkaran antara warga dengan pihak kemanan.


Warga juga menyampaikan, jika biaya-biaya tadi tersebut terus dijalankan maka mereka tidak akan sanggup, apalagi bila menimbang pembiayaan parkir yang dihitung perunit kendaraan.


“Jadi bagaimana dengan usaha yang karyawannya lumayan banyak dan disini juga ada sekolah kursus yang memiliki murid, tentunya akan sangat memberatkan sekali,” terang warga.


Warga menyampaikan dan meminta agar pihak-pihak terkait dan berwenang dapat memperhatikan hal ini, terkhusus pihak Pemerintahan dan Anggota DPRD Kota Medan agar dapat segera memberikan jalan keluar dan keadilan kepada pihak masyarakat. (Hen)