Haris Kelana Sosialisasi Perda Tentang Penanggulanan Kemiskinan -->

Iklan Semua Halaman

Haris Kelana Sosialisasi Perda Tentang Penanggulanan Kemiskinan

Redaksi
Minggu, 20 Desember 2020
Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik,ST




METROINDO.CO.ID | MARELAN - Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik ST, Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang  Penanggulangan Kemiskinan, kepada masyarakat di Jalan Marelan Raya Lingkungan 10 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan. Minggu (20/12/2020).


Sebagai anggota DPRD Medan, dirinya menyampaikan bahwa begitu banyak program pengentasan kemiskinan dan penangulangan masalah sosial lain dari jajaran Pemko Medan. Salah satunya yang diatur melalui Perda tersebut.


"Kita ketahui, miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal," ujar Haris Kelana Damanik.




Anggota DPRD Kota Medan Komisi 2 itu mengatakan. Untuk merealisasikan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 % dari pendapatan asli daerah (PAD). 


"Namun kita sadari, penerapan Perda ini belum maksimal. Faktanya memang, masih sangat banyak masyarakat yang membutuhkan yang tidak merasakan program penanggulangan kemiskinan ini karena tidak tepatnya pendataan serta sasaran program," kata Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu.




Untuk itu, kepada perangkat pemerintah, tidak boleh diam dan mau menyosialisasikan untuk membentuk masyarakat yang berhak agar bisa merasakan manfaat dari program-program tersebut. 


"Sementara masyarakat juga tidak boleh ‘menunggu bola’, sebab banyak program yang bisa diraih guna membantu masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan," katanya. 


Hal yang bisa dilakukan masyarakat adalah membuat kelompok-kelompok produktif agar bisa mendapat bantuan program untuk membangun perekonomian. Seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Koperasi, atau kelompok tani, kelompok peternak dan kelompok perikanan. 


"Begitu juga mengenai pemenuhan hak kesehatan, masyarakat bisa melapor jika belum mempunyai BPJS atau belum terdata sebagai masyarakat miskin yang berhak atas bantuan sosial," tandasnya. (Hen)