Musda Golkar Labuhanbatu Ricuh "Tiga Ketua Sayap Golkar Berang Musda Ke X Cacat Hukum" -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Musda Golkar Labuhanbatu Ricuh "Tiga Ketua Sayap Golkar Berang Musda Ke X Cacat Hukum"

Redaksi
Sabtu, 29 Agustus 2020


METROINDO.CO.ID | LABUHANBATU -
Tiga Ketua Sayap Partai Golkar ,Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Karya Wanita (HWK) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Labuhanbatu angkat bicara kalau Muswarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) diduga cacat hukum.

Musyawarah Daerah (Musda) yang ke X Tahun 2020 partai golongan karya (Golkar) yang di langsung kan di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Labuhanbatu berjalan cukup alot sehingga mengundang perhatian masyarakat. Jum'at (28/08/2020)

Ketua angkatan muda pembaharuan indonesia (AMPI) Dewan pimpinan daerah (DPD) Kabupaten Labuhanbatu Bung Ruben Simangunsong tampak berang saat melontarkan kekecewanya kepada panitia musda di hadapan para panitia ketua Anderbaw Partai Golkar itu melontarkan kekecewaannya yang menilai bahwa Calon ketua DPD Golkar itu tidak memilili kriteria.


"Kami kecewa dan kami menganggap kalau musyawarah daerah (Musda) partai golongan karya (Golkar) yang ke X tahun 2020 cacat hukum, kerena ada beberapa item yang tidak bisa dipenuhi oleh calon ketua, salah satu contoh nya adalah tidak mempunyai sertifikat ikut pengkaderan dan apalagi pernah menjadi wakil ketua partai yang lain bukan di Golkar pada tahun 2011," Bilang Ruben.

Sementara itu Ketua Dewan pimpinan daerah (DPD) Himpunan karya wanita (HWK) Kabupaten Labuhanbatu H. Ellya Rosa Siregar meminta kepada pimpinan sidang supaya calon ketua dewan pimpinan daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu agar memenuhi syarat.


"Karena kami menilai calon ketua DPD partai Golkar tersebut tidak memenuhi syarat sehingga kami menilai kalau Musyawarah Daerah (Musda) partai Golkar yang ke X tahun 2020 ini cacat hukum," ujar Ellya Rosa.

Ellya menambahkan akan melayangkan surat keberatan ke Dewan pimpinan pusat (DPP) agar petunjuk pelaksanaan (Jutlak) agar di patuhi.

"Ngapain petunjuk pelaksanaan (Jutlak) di buat kalau tidak di patuhi." cetus nya.

Hal senada juga di katakan oleh dewan pimpinan daerah (DPD) angkatan muda partai golkar (AMPG) Kabupaten Labuhanbatu Ridwan Dalimunthe mengatakan, menurut petunjuk pelaksanaan (Jutlak) salah satu syarat itu adalah tidak pernah aktif di partai politik lain kemudian syarat selanjut nya adalah pernah mengikuti Diklat kader partai golkar.

"Sehingga dalam proses ini kami meminta penjelasan pada provinsi bahwa terkait syarat - syarat dan diskresi ini harus di luruskan," terang Ridwan.

Sehingga musyawah daerah (Musda) yang ke X Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu cacat Hukum dan kami meminta kepada Dewan pimpinan pusat (DPP) Golkar untuk membatalkan hasil dari Musyawarah Daerah (Musda) yang ke X Partai Golkar ini.

"Kami akan melakukan upaya hukum dan kami akan melakukan aduan kepada mahkamah partai golkar untuk dapat menelaah persoalan - persoalan yang di perdebatkan," tandas Riduan.

Sementara Sekjen DPD partai Golkar Labuhanbatu Masri Salim Ritonga ketika di konfirmasi wartawan melalui via telpon seluler mengatakan "masih sedang rapat," bilang nya dengan singkat. (Dian)