Bangun Perumahan Karyawan Gunakan Kayu Hutan Ilegal, Komisi A DPRD Labura Sidak PT Smart Tbk -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Bangun Perumahan Karyawan Gunakan Kayu Hutan Ilegal, Komisi A DPRD Labura Sidak PT Smart Tbk

Redaksi
Rabu, 19 Februari 2020
Teks Foto : Sejumlah anggota komisi A DPRD Labuhanbatu Utara saat investigasi penggunaan kayu hutan di kebun Adipati. Manajer kebun Adipati Joko Purwanto (paling kiri duduk/celana pendek) saat menerima tim komisi A.

METROINDO.CO.ID | LABURA - Terkait pemanfaatan belasan ribu batang kayu hutan di PT. Smart Tbk kebun Adipati, sejumlah anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) melakukan investigasi ke lokasi pembangunan perumahan karyawan di divisi II kebun Adipati, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Dari inspeksi mendadak (sidak) tersebut, terlihat sejumlah bukti bahwa pihak developer menggunakan kayu hutan sebagai material pondasi perumahan yang akan dibangun. Pihak manajemen kebun Adipati yang ditemui mengaku tak mengetahui secara pasti proses pembangunan perumahan karyawan dimaksud.

"Kalau tentang legalitas kayu itu saya tidak tau pak", ucap manajer kebun Adipati Joko Purwanto kepada tim komisi A di ruang kerjanya, Selasa (18/02/2020) petang sekitar pukul 18.30 Wib.

Saat ditanya tentang izin mendirikan bangunan, Joko purwanto juga tak mampu menunjukkan dokumen terkait pekerjaan pembangunan perumahan karyawan yang berada di wilayah kerjanya itu. Joko mengaku, dokumen berupa IMB dan izin pemanfaatan kayu yang digunakan ada pihak infra selaku penanggungjawab pekerjaan.

"Kalau IMB sudah kita urus pak, tapi mungkin belum selesai atau gimana saya juga kurang paham", imbuh nya sembari memanggil pejabat kepala tata usaha utk masuk ke ruangannya.

Usai pertemuan, Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu Utara H. Azwan Hutapea sebagai pimpinan tim kepada metroindo.co.id mengatakan, tim tetap akan meminta kepada manajemen PT.Smart Tbk kebun Adipati untuk menunjukkan dokumen perizinan dimaksud paling lambat hingga hari Rabu (19/02/2020). 

Lebih lanjut Azwan juga telah mengultimatum pihak perusahaan, apabila pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan apalagi tidak mengantongi izin yang sah sama sekali, maka pihak perusahaan diminta untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan itu sampai dokumen perizinannya diperoleh.

"Kita akan tunggu etikad baik pihak manejemen untuk memperlihatkan dokumen perizinan pembangunan perumahan itu, kita tunggu sampai besok, kalau tidak ada pembangunan jangan dilanjutkan", tegas Azwan. (Ai/Hen)