Aliansi Nelayan Selat Malaka Minta Poldasu Usut BBM Nelayan Yang Tidak Disalurkan -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Aliansi Nelayan Selat Malaka Minta Poldasu Usut BBM Nelayan Yang Tidak Disalurkan

Redaksi
Senin, 24 Februari 2020
Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Abdul Rahman alias Atan

METROINDO.CO.ID | BELAWAN -

Maraknya berita terkait BBM solar untuk para nelayan tradisional membuat banyak penafsiran yang berbeda. Hal itu dikatakan oleh Abdul Rahman yang merupakan Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka, minta Polda Sumut mengusut tidak disalurkannya BBM bersubsi yang diperuntukkan untuk nelayan kota Medan. Senin (24/2/2020).

"Sejak 2010 BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas telah menunjuk perusahaan yang penyalurkan BBM bersubsidi untuk  nelayan di Kota Medan yaitu PT. Pertamina Persero, PT. AKR (Aneka Kimia Raya) dan PT. SPN (Surya Parna Niaga)," terangnya.

Selanjutnya ke 3 perusahaan diatas telah memberikan izin kepada (SPDN atau Sales Paket Dialer Nelayan maupun SPBN atau Stasiun Pengisian BBM Nelayan) dengan rincian.

PT. Pertamina menunjuk SPDN di TPI Bagan Deli, PT. AKR menunjuk  SPBN, di Jl. Hiu, Jl. Young Panah Hijau, Kampung Kurnia dan Kelurahan Nelayan Indah. Kemudian SPN menunjuk SPBN Primer Koperasi Nelayan Indonesia di Jl. TM. Pahlawan.

"Entah apa yg terjadi kemudian sejak tahun 2016 sampai saat ini ke 6 penyalur tadi tutup sehingga tidak menyalurkan BBM Bersubsidi kepada Nelayan di Kota Medan," tanya Abdul Rahman.

Hal ini tentu saja membuat Nelayan yang rata rata dibawah 10 GT tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Sudah sekitar 2 tahun lebih nelayan kota Medan tidak bisa membeli BBM Solar ke penyalur Resmi.

"Kami dari Aliansi Nelayan, meminta Polda Sumut mengusut tuntas, apa yang menyebabkan ke 3 perusahaan yang sudah ditunjuk pemerintah melalui BPH Migas gagal melaksanakannya, jangan jangan BBM bersubsi tersebut salah penyalurannya, kenapa sudah sekian lama tidak ada penyelesaian," tanya Bung Atan sapaan akrabnya.

Aliansi Nelayan Selat Malaka secara resmi akan menyurati ke Poladsu pada Selasa (25/2), mendatang.

"Secara resmi surat akan kami sampaikan ke Poldadu Selasa (25/2) mendatang. Apakah mereka ingin membuat Nelayan ini betambah miskin," tandasnya. (Hen)