Pekerjaan Proyek Sumber APBD TA 2019 Sarat KKN -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Pekerjaan Proyek Sumber APBD TA 2019 Sarat KKN

Redaksi
Jumat, 03 Januari 2020

Pekerjaan proyek masih berupa LBA dan LPA belum dilakukan pengaspalan Hotmix.


METROINDO.CO.ID | RANTAU PRAPAT -

Program Pemkab Labuhanbatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur jalan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang ditopang melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019, terindikasi sarat Kolusi, Korupsi dan Neovotisme (KKN).

Indikasi dugaan KKN tersebut dilihat dari banyaknya volume bahan material yang dikurangi serta direkayasa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) nya didalam bestek. Namun, tetap direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu.
Pengaspalan Hotmix oleh rekanan. CV Jagat Sumatra Jaya.

Dari hasil investigasi awak media ini, dilapangan dalam pekerjaan paket proyek peningkatan jalan jurusan Perumahan Marisi Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang dikerjakan oleh CV Jagat Sumatra Jaya dengan  anggaran sebesar Rp 1, 3 milyar, terlihat adanya indikasi dugaan Korupsi dan Kolusi nya.

Yang berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan pejabat sebagai penyedia barang dan jasa yang bersebahat dengan rekanan dari perusahaan CV Jagat Sumatra Jaya dengan biaya anggaran Rp 1, 3 milyar.

Plank proyek dalam pekerjaan.

Menurut keterangan sumber dari warga masyarakat Kecamatan Rantau Selatan Nazirwan (57) menilai, bahwa pekerjaan paket proyek Peningkatan Jalan Jurusan Perumahan Marisi Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sumber APBD TA 2019 sebesar Rp 1,3 milyar terindikasi adanya dugaan Korupsi dan Kolusi.

"Campuran bahan material berupa LPB bawah kita duga batu batuan dari korekan aliran sungai galian C bercampur tanah liat. Dan,  LPA bagian atas juga yaitu batu batuan pecah gilingan tidak sesuai terindikasi diolah dengan campuran tanah korean bercampur pasir. Itulah indikasinya kuat adanya KKN antara PPK Dinas PUPR yang bersebahat dengan rekanan CV Jagat Sumatra Jaya", katanya.

Namun ironisnya sambung Nazirwan, pekerjaan proyek peningkatan jalan jurusan Perumahan Marisi Kelurahan Urung Kompas tersebut.

"Tetap diterima oleh Kepala Dinas PUPR Ir H M Safrin dan PPK Rizal Munthe ST, melalui surat pembayaran kontrak (SPM) Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu,"ucapnya.

Diungkapkannya lagi, pengaspalan jalan jurusan Perumahan Marisi tersebut, ketebalan aspal hotmix juga terindikasi ketebalan Aspal dikurangi dan aspal kurang kuat sehingga mudah hancur nyoyot digilas kenderaan roda empat.

"Bahu jalan pengaspalan kiri kanan, juga tidak diberi bahan material berupa batu batuan pecah sertu yang didatangkan untuk menutupi dari bahu jalan yang telah diaspal. Namun, rekanan CV Jagat Sumatra Jaya,  mengambil keuntungan bahan material dari korekan tanah liat dilokasi pekerjaan proyek tersebut. Dicampur dengan material bekas pecahan batu bata yang bercampur semen untuk menutupi bahu jalan aspal hotmix", terangnya..

Dan, rekanan juga tidak menimbun tanah liat yang didatang untuk menutupi lobang lobang pada benteng sebagai penahan jalan aspal agar tidak mudah longsor. Sehingga terlihat lobang lobang besar yang mengancam keselamatan pemakai jalan aspal Hotmix yang baru dikerjakan oleh rekanan CV Jagat Sumatra Jaya.

"Lihat itu, lobang lobang yang terbuka lebar dibiarkan saja dan tidak ditutup dengan timbunan tanah liat yang didatangkan. Lobang itu akan mengancam keselamatan pemakai jalan dan juga keselamatan anak anak disekitar proyek. Ini harus ditindak tegas", sebutnya mengakhiri. (Dian)