Timsus DPP LSM KPK Nusantara & MPSU : Akan Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bos SMA Negeri 1 Bandar Khalipah -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Timsus DPP LSM KPK Nusantara & MPSU : Akan Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bos SMA Negeri 1 Bandar Khalipah

Redaksi
Kamis, 03 Oktober 2019
Timsus LSM KPK Nusantara & MPSU saat konfirmasi dengan Wakil Kepsek SMA Negeri 1 Bandar Khalipah, Sergai

METROINDO.CO.ID : SERGAI

Pasca dilayangkannya surat Nomor : 005/LSM_KPKN/TIMSUS-DPP/IX/2019, perihal  Klarifikasi/Audiensi dengan Lamp : 1 (satu) berkas kepada Kepela Sekolah, SMA Negeri 1 Bandar Khalipah,  yang beralamat di Bandar Tengah, Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya berbuntut panjang.

Surat klarifikasi dan audiensi yang dilayangkan Mulya Koto selaku Timsus DPP - LSM - KPK Nusantara tepatnya pada tanggal 26 September 2019 kemarin sama sekali tidak membuat Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Bandar Khalipah, Sari Manurung, M.pd itu gentar akan temuan dugaan korupsi dana Bos 2018 oleh Timsus DPP - LSM KPK Nusantara.

Akibat sifat sombong nya itu Timsus DPP - LSM -KPK Nusantara, Mulya Koto akhirnya menggandeng Masyarakat Perduli Sumatera Utara (MPSU) dan melaporkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Bandar Khalipah, Sari Manurung, M.pd ke Polres Tebing Tinggi tepat nya pada tanggal 30 September 2019 , dengan nomor surat 006/LSM_KPKN/TIMSUS-DPP/IX/2019

Berikut dugaan Korupsi Dana Bos Tahun 2018 yang diduga dilakukan oleh Oknum Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Bandar Khalipah, Sari Manurung, M.pd yang berhasil di kumpulkan oleh Timsus DPP- LSM KPK  Nusantara dan MPSU serta laporan masyarakat  atas dugaan tersebut.

1 .Bahwa terungkap adanya pembelian bahan pembersih di Toko Jaya Baru pada tanggal 07 Juli 2018, hal ini tidak sesuai ketentuan Angka (2) huruf (m) Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab IV tentang Penggunaan Dana BOS  dimana pengadaan pembelian bahan pembersih bukan merupakan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.

2. Bahwa ada dugaan laporan fiktif pada bulan April dan Juli 2018 terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran, dimana hal tersebut tidak sesuai  asas dan Perinsip mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Bulan Februari 2018 :

a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018 terdapat laporan pembelian bahan pratikum fisika pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

b. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018 terdapat laporan pembelian ATK pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

c. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 terdapat laporan pembelian bahan keterampilan pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir), dimana toko yang dimaksud tak pernah ada atau  merupakan toko fiktif.

d. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 terdapat laporan biaya fotocopy ujian harian kelas X, XI, XII pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 terdapat laporan pembelian ATK pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 terdapat laporan pembayaran tagihan Koran dari bulan februari (bukti terlampir).

Bahwa bukti laporan tersebut diatas merupakan laporan fiktif, dimana toko jaya baru yang dimaksud tak pernah ada atau  merupakan toko fiktif.

Bahwa pada huruf (f) hal tersebut tidak sesuai ketentuan Angka (2) huruf (m) Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab IV tentang Penggunaan Dana BOS  dimana pembayaran tersebut bukan merupakan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.

B. Bulan Maret 2018 :

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 terdapat laporan pembayaran tagihan Koran (bukti terlampir). hal tersebut tidak sesuai ketentuan Angka (2) huruf (m) Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab IV tentang Penggunaan Dana BOS  dimana pembayaran tersebut bukan merupakan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.

C. Bulan April 2018 :

a. Bahwa pada tanggal 02 April 2018 terdapat laporan pembelian bahan pratikum fisika pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

b. Bahwa pada tanggal 03 April 2018 terdapat laporan pembelian bahan praktek olahraga pada toko Jaya Sport (Bukti terlampir).

c. Bahwa pada tanggal 05 April 2018 terdapat laporan pembelian bahan Kesehatan pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

d. Bahwa pada tanggal 07 April 2018 terdapat laporan pembelian bahan Kesehatan pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

e. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 terdapat laporan pembelian bahan pratikum biologi pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

f. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 terdapat laporan pembelian alat pembersih pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

g. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 terdapat laporan pembelian praktikum fisika pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

h. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 terdapat laporan pembelian alat Keterampilan pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

i. Bahwa pada tanggal 21 April 2018 terdapat laporan pembelian alat pratikum kimia pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

j. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 25 April 2018 terdapat laporan pembelian alat pratikum dan materai dan bon faktur pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

k. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 terdapat laporan pembelian alat pratikum biologi pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

l. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 28 April 2018 terdapat laporan pembelian materai, bon faktur dan alat praktek kesenian pada toko Jaya Baru (Bukti terlampir).

m. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 terdapat laporan pembelian alat kebersihan pada toko Jaya Baru dan upah babat rumput halaman sekolah (Bukti terlampir).

n. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 terdapat laporan pembayaran tagihan Koran (bukti terlampir).

Timsus LSM KPK Nusantara bersama MPSU saat Konfirmasi dengan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Khalifah

Kepada www.metroindo.co.id Kamis (03/10/2019),  Mulya Koto memang mengatakan, kalau dirinya selaku Timsus DPP - LSM KPK Nusantara sudah menggandeng MPSU khusus dugaan korupsi yang di lakukan oleh Oknum Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Khalipah tersebut.

"Ya saya gandeng MPSU dalam hal ini , sebab saya juga adalah pengurus MPSU selain menjadi pengurus Timsus DPP - LSM . KPK Nusantara," Tegas Mulya Koto.

Sementara itu Sekjend MPSU, OKto Benjamin Siregar, SH mengatakan kalau masalah korupsi harus kita basmi, apalagi ini masalah dana bos, yang seharusnya di gunakan dengan sebaik nya demi masa depan anak- anak bangsa, dalam hal ini pendidikan khusus di SMA Negeri 1 Bandar Khalipah.

"Kami minta aparat penegak hukum, segera menindaklanjuti laporan dan temuan Timsus DPP - LSM KPK Nusantara," tegas Okto Benjamin Siregar, SH.


Jika laporannya tidak ditindaklanjuti, maka Timsus DPP LSM KPK Nusantara, Mulya Koto dan Sekjend MPSU, Okto Benjamin Siregar, SH akan melakukan unjuk rasa. (MI/Hen)