KPK Tahan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Rutan Pomdam Jaya -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

KPK Tahan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Rutan Pomdam Jaya

Redaksi
Kamis, 17 Oktober 2019
Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin saat didalam Mobil tahanan KPK Jakarta

METROINDO.CO.ID | JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) bersama dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan tahun 2014-2015 dan 2016-2021.

Dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN), dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI).

"Sudah ditahan. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama," ujar Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Dzulmi Eldin ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur Jakarta, sementara Isa di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan Syamsul di Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba).

Diberitkan sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga menerima suap total Rp 330 juta untuk menutupi pengeluaran yang tak bisa ditutupi APBD saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jepang.

Perjalanan dinas ke Jepang itu dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Saat itu, Eldin disebut mengajak istri, dua anak, dan orang lainnya yang tidak berkepentingan.

"Keluarga Tengku Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut, keluarga Dzulmi Eldin didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu Syamsul Fitri Siregar," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menggelar konferensi pers, Rabu (16/10/2019) malam.

Akibat ikut sertanya pihak yang tidak berkepentingan itu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. Pihak travel yang menangani perjalanan itu kemudian menagih bayaran kepada Eldin.

"TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta," ucap Saut.

Atas perintah itu, Fitri menghubungi ajudan Eldin untuk membuat daftar target kepala dinas yang akan dimintai 'kutipan', termasuk kadis yang ikut ke Jepang. Isa sendiri tak ikut ke Jepang tapi tetap dimintai karena diangkat sebagai Kadis PU oleh Eldin.

Isa kemudian dimintai Rp 250 juta. Dia kemudian mengirimkan duit Rp 200 juta ke rekening kerabat ajudan Eldin. Sedangkan duit Rp 50 juta lain diserahkan kepada ajudan Eldin lainnya, Andika, yang kini tengah kabur.

Pemberian ini diduga bukan yang pertama kali. Eldin diduga pernah menerima duit senilai Rp 130 juta dalam beberapa kali pemberian.

Dalam kasus ini, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Isa Ansyari (IAN) sebagai pemberi suap serta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar sebagai penerima suap. (Tim)