Ketua ANSM Minta Kejatisu Periksa Surat Izin Keruk Kapal TB Mitra Berkah II -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Ketua ANSM Minta Kejatisu Periksa Surat Izin Keruk Kapal TB Mitra Berkah II

Redaksi
Senin, 09 September 2019
Saat melakukan pengerukan
METROINDO.CO.ID | BELAWAN - Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumut (ANSM) Abdul Rahman alias Atan meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengusut pengerjaan Surat Izin Keruk Kapal (SIKK) senin (9/9/2019).

Pekerjaan pengerukan dalam rangka pemeliharaan kolam TUKS PT Lafarge Cement Indonesia Pelabuhan Belawan, masih menjadi polemik dan meminta Kejatisu untuk memeriksa izinnya.

Pasalnya dalam melaksankan pekerjaan pengerukan yang kini tengah beroperasi, kapal tag boat Mitra Berkah ll dan tongkang SML 7 Junior dengan agen pelayaran PT Naval Global Trans yang diduga selain belum di lengkapi izin Surat Izin Kerja Keruk (SIKK), pengganti yang resmi juga tidak dilengkapi surat Permintaan Pelayanan kapal dan Barang (PPKB).

Atan menerangkan, Pada tanggal 27 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 serta mencabut Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015.

Abdul Rahman alaias Atan Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka

"Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu" Ucap Atan

Tambahnya, Kegiatan kerja keruk meliputi pembangunan dan pemeliharaan alur pelayaran, kolam pelabuhan, pembangunan pelabuhan, pembangunan penahan gelombang, penambangan, pembangunan terminal, terminal khusus, dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri. Pelaksanaan dari kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan teknis, kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk mengusut tuntas tentang masalah Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)" ungkapnya

"Agen pelayarannya PT Naval Global Trans tidak mengajukan PPKB, kapal bergerak tanpa mengajukan surat PPKB, sementara dalam undang undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran (pasal 3, 1A) wajib mengajukan PPKB, pengajuan PPKB labuh/tambat dilakukan 24 jam sebelum kedatangan, itu syarat syarat pengajuan PPKB yang harus diperhatikan" terangnya

"Pada tanggal 17 Aguatus 2019 kapal tag boat Mitra Berkah ll dan tongkang SML 7 Junior mulai melakukan pekerjaan dan saat itu mereka belum memiliki izin. Anehnya sampai sekarang pengerjaan pengerukan tersebut masih dilaksanakan, belum ada terdengar tindakan tegas dari pihak Otorita Pelabuhan maupun dari Kesyahbandaran Utama Belawan" tutupnya (MI/Sigit)