Nasib Bupati Labura Diujung Tanduk, BPKP Sebut Berkas Sudah Cukup -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Nasib Bupati Labura Diujung Tanduk, BPKP Sebut Berkas Sudah Cukup

Redaksi
Rabu, 14 Agustus 2019
Saat melakukan pertemuan dengan kepala BPKP RI Sumut

METROINDO.CO.ID | MEDAN - Aliansi Mahasiswa Labura Bersatu mendatangi kantor BPKP RI perwakilan Provinsi Sumutera Utara terkait persoalan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melibatkan Bupati Labura H. Khairuddin Syah Sitorus atau yang akrab disapa H. Buyung rabu (14/08/2019).

Dalam pertemuan tersebut disambut baik oleh kepala BPKP RI perwakilan Sumut Bapak Yono Andi Atmoko didampingi Kabag TU Riri Adda Sari, Humas Ependi Damanik, Kordinator investigasi Djanka Radji.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Labura Bersatu Sukri Soleh Sitorus, Ilham Fauji Munthe, Amansyah Hakim, M. Idris Sarumpaet

Sukri Soleh Sitorus memaparkan latar belakang sehingga mengharuskan untuk berjumpa berdiskusi dengan kepala BPKP RI Sumut yakni persoalan penting yang ada di Kabupaten Labura atas dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun anggaran 2013 - 2015.

BACA JUGA : Polres Pelabuhan Belawan Dan Ibu Bhayangkari Beri Bantuan Kepada Tiga Orang Kaum Duafa 

Lanjut Sukri Sitorus, bahwa sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan pihak Ditreskrimsus Polda Sumut pada (22/7/2019) tepatnya di Mapolda Sumut terkait persoalan kasus bupati Labura.

"Ini persoalan kasus DBH, dan PBB Labura tinggal menunggu hasil audit kerugian Negara dari pihak BPKP RI perwakilan prov Sumut ungkap pihak Polda Sumut" ucapnya

Yono Andi Atmoko selaku kepala BPKP RI perwakilan prov Sumut menjelaskan "kasus tersebut kini sedang dilakukan proses, dan sudah dilakukan ekspos gelar perkara internal dan melakukan penilaian dan layak untuk ditindak lanjuti syarat sudah cukup, dalam minggu ini kita akan keluarkan surat tugas melakukan investigasi kelapangan" Terangnya

Beliau juga menjelaskan bahwa kasus bupati Labusel dugaan korupsi DBH dan PBB sudah kita keluarkan surat tugas untuk investigasi kelapangan, sedangkan untuk Labura minggu depan BPKP RI sumut akan keluarkan surat tugas karena persoalan keterbatasan SDM.

Djaka Radji Kordinator investigasi BPKP RI Sumut menjelaskan bahwa untuk menangani sebuah kasus ada aturan yang harus kita penuhi, 3 syarat dasar yaitu,  melawan hukum, pihak yang dirugikan, kerugian negara.

"Kami hanya fokus dalam mengaudit kerugian negara dalam hal kasus dugaan korupsi DBH dan PBB Labura tahun 2013 - 2015, kami juga beterimakasih kehadiran mahasiswa Labura harapan kami kedepan jika ada persoalan silahkan datang kekantor kami kita berdiskusi" ungakapnya

Amansyah Hakim menjelaskan kegelisahan mahasiswa Labura kini terlihat banyak usulan dari kalangan mahasiswa Labura yang hendak melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor BPKP RI sumut, hal tersebut sejak keluarnya rilis pers Ditreskrimsus Polda Sumut beberapa waktu lalu tentang tinggal menunggu hasil audit kerugian negra dari BPKP RI Sumut.

"Harapannya agar Pihak dari BPKP RI Sumut dan Polda Sumut tetap profesional dan indipenden dalam menangani kasus ini tanpa ada intervensi dan loby politik dari pihak manapun serta mengedepankan rasa keadilan publik. Jangan biarkan koruptor meraja lela di Labura, Hukum hadir untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan jabatan" harapnya

Diakhir pembahasan Sukri Sitorus menegaskan bahwa selama ini aura ketokohan independensi BPKP RI Sumut dalam melakukan audit sangat melekat dimata masyrakt, jangan sempat aura tersebut hilang dikarenakan sesuatu. kita inginkan BPKP RI menjalankan tugas dan fungsinya demi untuk berjalannya pemerintahan yang bersih dari Korupsi terkhusus di Kabupaten Labura. dan kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas" tutupnya (MI/Sigit)