Aliansi Mahasiswa Labura Apresiasi Kinerja Kapoldasu Usut Tuntas Kasus Bupati Labura -->

Iklan Semua Halaman

Jasa website

Aliansi Mahasiswa Labura Apresiasi Kinerja Kapoldasu Usut Tuntas Kasus Bupati Labura

Redaksi
Selasa, 23 Juli 2019
Mahasiswa saat melakukan aksi
METROINDO.CO.ID | MEDAN - Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labura Bersatu mendatangi Mapolda Sumut terkait persoalan kasus Bupati Labura yakni dugaan penyelewengan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi Bangunan (PBB) Labura tahun 2013 hingga 2015 senin (22/07/2019).

Dalam orasi tersebut Amansyah Hakim ketua Gerakan Mahasiswa (GEMA) Labura menyatakan, bahwa mereka mengapresiasi kinerja Bapak Kapolda Sumatera Utara dalam hal keseriusan dalam mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran yang melibatkan bupati.

Hal yang senada disampaikan Sukri Soleh Sitorus ketua Ikatan Mahasiswa (IMA) Labura mengatakan diusia 11 tahun kabupaten Labura menjadi beban moral bagi dua periode Bupati Labura H. Khairuddin Syah Sitorus, SE. capaian yang tidak sesuai dengan janji kampanye dan juga visi misi sewaktu mencalonkan Bupati.


Lanjut Sukri Sitorus misalkan saja persoalan infrastruktur jalan di Labura yang tak kunjung tuntas, yakni di dua Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong dari dulu sampai sekarang jika hujan turun berkubang lumpur jika musim kemarau berhambur abu.

"Padahal Kecamatan Kualuh Hilir salah satu dari 8 Kecamatan se Kabupaten Labura yang memiliki taman makam pahlawan. Artinya Kecamatan kualuh Hilir sebagai icon sejarah kemerdekan di Labura. Namun yang disayangkan bupati seolah tutup mata, dengan kondisi jeritan rakyat di Labura terkhusus di Kecamatan Kualuh Hilir" jelasnya

BACA JUGA : Cinta Dengan Budaya Indonesia, Forum Ibu Gunakan Pakaian Kebaya 

Sukri Sitorus menilai bobroknya 2 periode kepemimpinan Bupati Labura yang ada hanya mempertontonkan keterkaitan dugaan keterlibatan kasus Penyelewengan anggaran DBH, dan PBB Labura 2013 - 2015.

Lain lagi halnya persoalan pungli diduga dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Labura terhadap 82 Kepala Desa Se Kab Labura Rp. 5.000.000 per Desa.

"baru-baru ini diduga kuat adanya mark-up pada kegiatan Bimtek Kepala Desa Se Kabupaten Labura dilaksanakan oleh PMD Labura bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Otonomi Daerah Unggulan (LKPODU) diduga kegiatan tersebut berlanjut cuma 2 hari yang menelan biaya Rp 1 Miliyar Lebih" ucapnya saat dalam orasi


Sukri juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Labura rawan pungli dan diduga kuat adanya jual beli proyek diduga dilakukan oleh anak Bupati Labura disinyalir demi untuk penggalangan kepentingan money politik Pilkada 2020 yang akan datang.

Hal tersebut jelas sudah bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam aksi tersebut massa meneriakkan untuk segera berikan kepastian hukum dan untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka kasus penyelewengan anggaran DBH, dan PBB Labura tahun 2013-2015.

Menanggapi hal tersebut perwakilan Humas Polda Sumut yakni menjupai kerumunan massa R.E Samosir menyatakan "terimakasih kepada adik-adik mahasiswa memberikan dukungan moral kepada kami dan kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan" ucapnya kepada seluruh mahasiswa

Kemudian R.E. Samosir memfasilitasi perwakilan masa berdiskusi ke Ditkrimsus Polda Sumut di sambut oleh Kompol Hongkop Sihombing Kanit I Kasubdit III Tipikor Krimsus Polda Sumut, dalam diskusi tersebut H. Sihombing mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Mahasiswa yang masih peduli dalam persoalan yang ada di daerah.

Lanjut H. Sihombing menjelaskan bahwa Polda Sumut serius dalam menangani kasus dugaan penyelewengan anggaran DBH, PBB Labura tahun 2013-2015, penggeledahan kantor BPKAD Labura kemarin adalah bentuk keseriusan polda sumut menangani kasus ini dan ini sudah masuk ketahap penyidikan. Dan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari tim ahli dan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

"Kami tetap serius bahwa dalam hal ini Polda Sumut yang gencar melakukan OTT terhadap Koruptor yang ada di Sumatera Utara" tutupnya (MI/Sigit)